Perjuangkan Freeport, Pemerintah dan Rakyat Papua Harus Bersatu

JAYAPURA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik S.Sos mengatakan, PT. Freeport Indonesia yang berada di Tanah Papua merupakan perusahaan yang terbesar di seluruh dunia, namun sangat disayangkan jika Divestasi Saham tidak diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Oleh karena itu, Willem Wandik yang mewakili rakyat Papua di Pusat meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Masyarakat serta seluruh Stakeholder, baik di MRP, DPRP agar bersatu untuk terus memperjuangkan agar Divestasi Saham Freeport benar-benar diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua. “Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi, MRP, DPRP serta seluruh rakyat di Tanah Papua harus bersatu untuk divestasi saham karena Orang Jakarta ngotot jikalau Divestasi Saham dikelolah oleh mereka sendiri,” kata Willem Wandik kepada Bintang Papua melalui telephone selulernya, pada Senin (19/10/2015). Menurutnya, orang Papua tidak akan lagi mengemis dan tidak lagi melarat kemiskinan dan serta tidak bergantung kepada pusat ketika benar-benar memberikan kepercayaan kepada Papua. “Dari tahun ke tahun orang Papua masih hidup dibawah garis kemiskinan, padahal Freeport memberikan kontribusi yang besar kepada dunia karena Papua adalah dapurnya dunia, sehingga kami minta kepada momen ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk bersatu menyuarakan. Meski saat ini pemerintah tidak melibatkan orang Papua soal Freeport,” katanya. Ia megungkapkan, pihaknya telah dua kali menyuarakan masalah Divestasi Saham agar dikembalikan kepada rakyat karena mereka yang punya hak untuk mengelolah dan sudah waktunya untuk diberikan kepada rakyat Papua. “Selama ini Gubernur ganti Gubernur tidak pernah menyuarakan masalah Freeport. Mereka diam-diam jalan karena sudah mendapatkan uang yang begitu besar dari Freeport. Namun kehadiran Gubernur Lukas Enembe, mencuak masalah Freeport, sehingga kami minta Bupati, MRP, DPRP dan rakyat untuk bersatu untuk hal ini,” ujarnya. Dikatakannya, Lukas Enembe menjadi gubernur bukan semata-mata hanya kepentingan semata. Akan, tetapi Gubernur menjadi pemimpin karena ingin rakyatnya sejahtera dan apabila tidak didukung masyarakat maka sia-sia apa yang menjadi perjuangan Gubernur. Willem menandaskan, peran kewenangan Papua telah diperkuat oleh undang-undnag, baik itu UU Otsus, UU Otonomi Daerah dan UU Minerba dalam mengelolah dan memanfaatkan potensi-potensi saham di Papua termasuk Freeport. Namun monopoli penguasaan pemerintah pusat yang dilakukan para elit-elit Jakarta terus terjadi sampai saat ini sehingga sikap yang mereka lakukan ini benar-benar bertentangan dengan undang-undang Otda, dan Otsus serta Minerba. Untuk itu, dirinya berharap agar orang Papua bersatu untuk merebut divestasi saham Freeport yang selama ini ramai dibicarakan oleh pusat. “Kita punya hak sebagai warga Negara yang telah didukung oleh UU Otsus dan Minerba tentang pertambangan tahun 2009,” tukasnya. (Loy/don/l03) Baca 112 kali Diterbitkan di Halaman Utama Di tag dibawah Perjuangkan Freeport Freeport Item terkait (oleh tag) Freeport Diminta Cari Solusi Warga Nayaro Freeport Harus Dukung Industri Kelola Tailing “Sudah Saatnya Freeport Dipimpin Orang Papua” Soal Smelter, Freeport Minta Gubernur Berbicara ke Pusat Freeport Bagikan Makanan Siap Saji Kepada Korban Banjir di APO