CATATAN GERAKAN PERJUANGAN ANAK PAPUA

Komisi I DPR RI Ingatkan Indonesia Tak Remehkan Isu Papua di MSG

Dalam seminar “Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi Untuk Papua Tanah Damai”. Seminar dilangsungkan, Rabu (27/1/2016) di Auditorium Utama Kantor LIPI, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mengingatkan Pemerintah Indonesia tak meremehkan issu Papua – Jubi/Arjuna

Jakarta, Jubi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar seminar nasional dengan thema “Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi Untuk Papua Tanah Damai”. Seminar dilangsungkan, Rabu (27/1/2016) di Auditorium Utama Kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto No.10 Jakarta.
Narasumber yang hadir dalam diskusi yakni Mayjen (TNI) Yoedhi Swastono (Deputi I Menkopolhukam), Mayjen (TNI) Kaharuddin Wahab (Komandan Satgas Papua Damai), Hilmar Farid, Ph.D (Dirjen Kebudayaan), Tantowi Yahya (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), Latifah Anum Siregar (Direktur Aliansi Demokrasi Papua) dan Victor Mambor (Pimpinan Umum Koran Jubi), dan Cahyo Pamungkas (LIPI) dengan moderator Poengky Indarti (Direktur Imparsial).
Berbagai kebijakan Jokowi terhadap Papua baik mengenai pembangunan, kebebasan menyampaikan pendapat, pendidikan dan kesehatan, ekonomi dan masalah politik Papua dibahas dalam seminar tersebut. Namun pembahasan akhirnya lebih mengerucut pada masalah politik Papua. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mengingatkan Pemerintah Indonesia tak meremehkan issu Papua dan selalu jadi pembahasan hangat negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Hal itu dikatakan, Tantowi menimpali pernyataan Mayjen (TNI) Yoedhi Swastono yang menyebut, MSG lebih cenderung membahas masalah sosial dan budaya ras melanesia. Termasuk Papua.
“ULMWP adalah perwakilan melanesia Indonesia di luar negeri. Di dalam negeri, sudah dideglarasikan 6 Oktober 2015 lalu di Ambon. Persaudaraan masyarakat melanesia Indonesia ini dibentuk lima gubernur yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur,” kata Yoedhi dalam diskusi itu.
Katanya, Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia itu adalah organisasi kebudayaan dibawa pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi tak tepat kalau bicara Diaspora Papua di luar negeri hanya mewakili kelompok masyarakat Papua,” ucapnya.
Namun pendapat lain dikatakan Tantowi Yahya. Katanya, MSG bukanlah forum kebudayaan, tapi forum politik. Dalam setiap agenda negara-negara Pasifik selalu menempatkan issu pelanggaran HAM di Papua sebagai pembahasan.
“Ada keinginan mereka (negara Pasifik) melakukan Pepera ulang. Bahkan kemudian membentuk tim pencari fakta pelanggaran HAM di Papua. Hubungan Indonesia dengan negara-negara MSG misalnya Papua Nugini, Fiji dan Vanuatu memang baik. Tapi ada gerakan yang tak bisa diremehkan yaitu gerakan mendukung kemerdekaan Papua,” kata Tantowi.
Menurutnya, internasionalisasi isu Papua sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Kini mulai terlihat hasilnya. Semakin banyak negara-negara yang mendukung Papua lepas dari NKRI.
Dalam tiga tahun terakhir lanjut Tantowi, pihaknya beberapa kali berkunjung ke Pasifik dan melakukan beberapa pertemuan rahasia dengan pejuang kemerdekaan Papua di luar negeri.
“Kami melihat terjadi perubahan keinginan. Dulu mereka ingin pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan, ketertinggal dan dan ketidak adilan. Tapi mereka akhirnya tahu isu itu tak laku dijual di dunia internaisional. Mereka mengubahnya menjadi issu HAM di dunia internasional. Suka tak suka ada hasilnya. Termasuk adanya dukungan negara-negara yang ingin Papua lepas dari Indonesia,” ucapnya.
Ia juga menyatakan, kegaduhan politik di Indonesia belakang ini, jadi kesempatan aktivis Papua Merdeka melakukan pergerakan diplomasi. Katanya, jangan berpikir aktivis Papua Merdeka tak memperhatikan kegaduhan politik Indonesia. Kini isu Papua di dunia internasional tak bisa dibendung.
“Masalah Papua tak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, kordinasi antar Kementerian dan lembaga juga lemah. Selain itu ada perbedan pandangan antar pemerintah dan legislatif mengenai masalah Papua. Pemerintah menilai masalah Papua masih seputar kemiskinan, kesenjangan, ketertinggalan dan ketidak adilan. Sementara kami melihat, terjadi pergeseran landasan perjuangan seperti yang digaungkan aktivis Papua Merdeka,” imbuhnya.
Sementara Latifah Anum Siregar mengatakan, jika Pemerintah Indonesia ingin membangun dialog, perlu terlebih dahulu menyatukan pandangan berbagai pihak. Jangan lagi ada perbedaan pandangan.
“Berbagai pihak juga harus dilibatkan dan harus jelas siapa yang ditunjuk presiden untuk mengurus Papua. Jangan satu kementerian datang dengan agenda lain dan kementerian lainnya dengan agenda lain,” kata Anum.
Di tempat yang sama, Victor Mambor menambahkan, yang jadi pertanyaan orang asli Papua selama ini apa sebanarnya yang dianggap penting oleh Pemerintah Indonesia di Papa. Apakah orang asli Papua ataukan tanah Papua berikut Sumber Daya Alamnya?
Selama ini ketika orang asli Papua ditembak, dibunuh dan lainnya, Indonesia sangat lamban. Bahkan terkesan tak peduli.
“Tapi kalau kejadian di tempat lain, respon Indonesia cepat dan semua pihak peduli. Misalnya saja kasus Paniai, kejadian siang hari, disaksikan ratusan orang, ada bukti selongsong peluru, namun pelaku belum terungkap hingga kini. Mungkin bukan orang asli Papua yang diinginkan, tapi tanah dan Sumber Daya Alam kami,” kata Mambor.
Mengenai pembahasan Papua oleh negara-negara yang tergabung dalam MSG lanjut Mambor, sejak 2010-2015 ia mendapat kesempatan meliput sejumlah pertemuan MSG. Issu Papua tak muncul begitu saja. Bahkan katanya, ia menilai, isu Papua yang dibahas MSG pada 2015 belum seberapa dibanding 2013 lalu.
“Dimana ditahun itu jelas MSG menyatakan mengakui penentuan nasib sendiri terhadap Papua dan adanya pelanggaran HAM. Ini akan bergulir terus,” katanya. (Arjuna Pademme)

Editor : Dominggus Mampioper

Sumber :

COPYRIGHT © JUBI 2015

 

http://tabloidjubi.com/2016/01/27/freeport-indonesia-minta-6-bulan-izin-ekspor-konsentrat-tembaga/

Freeport Indonesia Minta 6 Bulan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga

Freeport Indonesia Minta 6 Bulan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga

http://tabloidjubi.com/2016/01/27/freeport-indonesia-minta-6-bulan-izin-ekspor-konsentrat-tembaga/

tabloidjubi.com

IMMAPA SUPORT KEPADA TEAM KESAYANGAN MUTIARA HITAM DI Stadion Dipta Gianyar Bali

KEDATANGAN Team MUTIARA HITAM,PERSIPURA PAPUA di kota Bali sangat dibangkakan Oleh IKATAN MASYARAKAT & MAHASISWA PAPUA di BALI  (IMMAPA), karena selama ini

Team Kesayangan Mutiara Hitam PERSIPURA PAPUA Dari Ujung Timur hanyaBerlaga/ Berputar-PUTAR Se-Jawa saja Namun kali ini dapat bertanding Di Kota Denpasar dalam Laga Piala Sudirman tahun 2015 ini.
Menurut Anak-Anak Papua Di Kota Bali,Selama ini  hanya menyuarakan dan suport melalui nontong bareng di TV dan berita-berita di media  saja namun,di laga pengisian Pila Sudirman ini Team kesayangan yang hadir di Kota Bali  di sambut langsung Langsung Oleh IMMAPA Bali dengan menyanyikan lagu-lagu daerah dan pemasangan kalung Bunga di leher setiap Pemain PERSIPURA di depan pintu kedatangan Bandara I GUSTI GURARAI Bali Denpasar dan dengan rasa senang itu mahasiswa/I,Pelajar,dan Masyarakat Papua di Kota Bali menyuarakan dan mensuport Team yang selama ini dinanti-nantikan oleh IMMAPA Bali di Lapangan atau DI Stadion Dipta Gianyar Bali.

AKHIR DARI ITU KAMI terima  hanya satu kata yaitu:
kalah bukan berati selamanya,namun itu hanya musibah dan besokpun kami tetap semangat untuk memberbaiki. bagi team Persipura.

Bagi IMMAPA Bali: 

Kekalahan Bukan Mematakan Semangat Kami untuk Suport, Namun yang terpenting adalah Orang Papua Selalu ada Untuk Persipura di rebublik ini. Sebentara yang ditakuti oleh team Di rebublik ini. AMIN

 

 

IMMAPA SUPORT KEPADA TEAM KESAYANGAN MUTIARA HITAM DI Stadion Dipta Gianyar Bali

KEDATANGAN Team MUTIARA HITAM,PERSIPURA PAPUA di kota Bali sangat dibangkakan Oleh IKATAN MASYARAKAT & MAHASISWA PAPUA di BALI  (IMMAPA), karena selama ini

Team Kesayangan Mutiara Hitam PERSIPURA PAPUA Dari Ujung Timur hanyaBerlaga/ Berputar-PUTAR Se-Jawa saja Namun kali ini dapat bertanding Di Kota Denpasar dalam Laga Piala Sudirman tahun 2015 ini.
Menurut Anak-Anak Papua Di Kota Bali,Selama ini  hanya menyuarakan dan suport melalui nontong bareng di TV dan berita-berita di media  saja namun,di laga pengisian Pila Sudirman ini Team kesayangan yang hadir di Kota Bali  di sambut langsung Langsung Oleh IMMAPA Bali dengan menyanyikan lagu-lagu daerah dan pemasangan kalung Bunga di leher setiap Pemain PERSIPURA di depan pintu kedatangan Bandara I GUSTI GURARAI Bali Denpasar dan dengan rasa senang itu mahasiswa/I,Pelajar,dan Masyarakat Papua di Kota Bali menyuarakan dan mensuport Team yang selama ini dinanti-nantikan oleh IMMAPA Bali di Lapangan atau DI Stadion Dipta Gianyar Bali.

AKHIR DARI ITU KAMI terima  hanya satu kata yaitu:
kalah bukan berati selamanya,namun itu hanya musibah dan besokpun kami tetap semangat untuk memberbaiki. bagi team Persipura.

Bagi IMMAPA Bali: 

Kekalahan Bukan Mematakan Semangat Kami untuk Suport, Namun yang terpenting adalah Orang Papua Selalu ada Untuk Persipura di rebublik ini. Sebentara yang ditakuti oleh team Di rebublik ini. AMIN

Pemerintah Harus Berani Beri Modal Bagi Pengusaha Papua

Pemerintah Harus Berani Beri Modal Bagi Pengusaha Papua Selasa, 13 Oktober 2015 10:49 Dari Penutupan Rapat Kerja Nasional ke II Hipmas Papua : Pemerintah Harus Berani Beri Modal Bagi Pengusaha Papua JAYAPURA – Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya secara resmi menutup kegiatan rapat Kerja Nasional ke II Hipmas Papua dengan ditandai pemukulan Tifa didampingi Ketua Umum Hipmas, Arnold Udam, Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Lokbere, dan Ketua Hipmas Papua, Hendrik Yance Udam, yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura, pada Senin (12/10/2015) malam. Rapat Kerja ke II yang berlangsung selama satu hari itu, Hipmas Papua mengambil Tema “Melalui Rakernas, Kita Wujudkan Pengusaha Anak Asli Papua Sebagai Mitra Strategis Pemerintah, Demi Percepatan Pembangunan di tanah Papua”. Pada kesempatan itu, Lenis Kogoya yang juga sebagai Ketua LMA Provinsi Papua menyampaikan rasa bangga bagi Hipmas Papua atas kerja keras yang sudah dilakukan hingga kegiatan rapat kerja berlangsung aman dan lancar. Ia menyatakan, Penguasaha Papua akan maju ketika Pemerintah Daerah, baik Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah di Kabupaten/Kota. Namun, apabila tidak memberikan perhatian bagi penguasaha Papua maka jangan bermimpi bisa membangun Papua. “Pemerintah harus berani memberikan modal bagi pengusaha Papua, dan berani memberikan kredit terutama alat berat dan sebagainya, sehingga rakyat Papua bisa berani mengelolah pembangunan di daerahnya itu sendiri. Mereka tau kondisi daerah, dan tau apa yang terbaik untuk dilakukan di mereka,” katanya. Lenis mengemukakan, selama dirinya mengunjungi seluruh Kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat memiliki konsep yang sama tentang realisasi dana Kepres 84. “Disana banyak masalah yang terjadi. Jadi kami minta agar pemerintah berani memberikan modal kepada pengusaha Papua ini, mereka adalah ujung tombak pembangunan di daerah,” ucap dia. Ia juga menyarankan kepada agar disisa 11 Otsus di tanah Papua dengan nilai anggaran triliunan, dapat diberikan kepada mama-mama Papua. “Paling tidak diberikan 2 persen melalui koperasi pasar sehingga mereka bisa melakukan pinjaman. Begitupula kepada Pengusaha asli Papua diberikan modal melalui Bank sebagai Jaminan. Ketika diberikan kepercayaan itu, maka Penguasa Papua akan menjadi pengusaha sukses sama dengan pengusaha diluar Papua lainnya,” tukas dia. Sementara itu, Ketua Umum Hipmas, Arnold Udam menyatakan, dalam rapat kerja ke II Hipmas Papua yang berlangsung ini sebagai bentuk konsolidasi seluruh penguasaha asli Papua di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua. “Kedepan kami berharap dengan hadirnya organisasi di tanah Papua ini, pemerintah boleh membuka mata agar bisa melibatkan pengusaha asli Papua telah di rangkumkan untuk dilanjutkan dalam rakenas dalam waktu dekat nanti. Kami ada keberpihakkan dari pemerintah bagi orang asli Papua ini,” katanya. Arnold Udam menyambut positif terhadap apa yang sudah disampaikan Staf Khusus Presiden, bahwa Organisasi Hipmas Papua ini akan melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana Merdeka guna menyampaikan program kerja Hipmas di tanah Papua. “Ini merupakan langkah yang baik bagi kami penguasaha Papua, sehingga tahun depan bisa masuk dalam anggaran pendapat dan belanja daerah dalam mengawal pembangunan di tanah Papua,” ujarnya (Loy/aj/l03/par)